1


Presiden Komisaris PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (Bursa Timah/BKDI) Fenny Widjaja di tantang untuk apakah berani menjamin perusahan perusahan anggota ICDX/BKDI IUP atau persyaratan yang di tentukan aturan tata niaga Timah itu semua LEGAL,Kalau berani menjamin saya tantang saat ini juga untuk membuktikan atas apa yang terjadi semua itu tak lebih dari BODONG secara administrasi betul ada tetapi secara teknis di lapangan semua tidak ada alias BODONG, jadi jangan pernah saling menyalahkan kalau sesama punya kepentingan dengan namanya TIMAH, kata Fahrizan Tokoh pemuda Bangka Belitung.

Kejahatan dunia pertambangan di Bangka Belitung kejahatan korporasi yang berlangsung puluhan tahun dan telah membuat kerugian daerah Bangka Belitung hampir ratusan Trilyunan salah satu contoh dari kasus perusahan anggota BKDI Pelanggaran ekspor timah (PT.BML) saat terjadi permasalahan exsport tentang asal usul biji timah di dapat, sesuai dengan tugas Surveyor Indonesia untuk lakukan verikasi dalam syarat mengajukan ET-Timah selain itu verifikasi pada waktu pengiriman balok timah, biar tidak terjadi yang jelas melanggar permendag 32/2013 pasal 15 ayat 1,2, dan 3, baik surveyor indonesia dalam keluarkan (LS) berdasarkan verifikasi ulang, penyidik pun menduga PT BML menambang diluar Ijin Usaha Pertambangan (IUP) lantaran IUP yang dikantongi PT BML saat dikroscek tak ditemukan aktifitas penambangan timah,“Memang, IUP PT BML masih aktif, akan tetapi saat dilihat langsung oleh penyidik dalam verifikasi ulang ternyata tak ada aktifitas tambang diwilayah yang ditentukan pada IUP milik PT BML. Kejanggalan seperti ini lah sering terjadi hingga ekspor timah yang berasal dari Babel benar-benar ilegal selama ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi untuk secepatnya bertindak jangan tutup mata Kejahatan Korporasi dunia pertambangan Bangka Belitung di duga melibatkan Kementerian perdaganga, Bapetti, Surveyor indonesia dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk sebuah kepentingan konsorsium ingin kuasai Timah
Agar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka di berlakukanya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentan Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tan 2002 tetang Tindak Pidana pencucian uang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional, dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebu diatas.

PT.Timah selama ini menguasai IUP oertambangan justru PT.Timah sendiri yang menindas masyarakat bangka belitung,karena tidak mengembalikan IuP kepemda hingga Pemda Tidak bisa mengajukan WPR wilayah pertambangan Rakyat,perusahan plat merah yang IUP dari dulu tidak pernah berkurang walaupun sudah di tetapkan perda RT/RW Propinsi kep.bangka belitung, jadi kaca mata saya sebagai pemuda, semua sama saja alias sama sama maling, tidak ada kontribusi buat daerah atau masyarakat bangka belitung kecuali mereka harus mengemis dahulu & saham PT.Timah buat darah cukup dibagikan pusat 10 persen diambil dari saham pusat 65 persen, apakah cuma 3 persen Royalti di saat cadangan Timah menipis, disini lah keberanian pemimpin daerah untuk berjuang sesuai aturan otonomi daerah demi masyarakat bangka belitung, ungkap mantan sekretaris DPD KNPI Bangka Belitung.

Permasalahan Tata niaga timah di bangka belitung mendapat respon dari kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) secepatnya menunda implementasi aturan ekspor timah. Karena aturan Kementerian Perdagangan bertabrakan dengan aturan yang diberlakukan oleh Kementerian ESDM.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R Sukhyar mengatakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)nomor 44 tahun 2014, tidak mencantumkan beleid kewajiban mengantongi sertifikat CnC (clean and clear). Bahkan, aturan yang mulai berlaku efektif Sabtu lalu ini juga tidak mencantumkan klausul rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM.

Sukhyar menilai ada indikasi peniadaan peran Kementerian ESDM dalam mengawasi aktivitas perdagangan timah nasional, dalam permendag tersebut. Padahal timah masuk dalam komoditas strategis Indonesia, karena memasok hampir 70 persen kebutuhan dunia.

“Saya ketemu Pak Partogi Pangaribuan (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag) dan Gubernur Babel (Bangka Belitung). Sejak itu disepakati untuk direvisi karena perlakuan harus sama, semua wajib CnC,” ujar Sukhyar, seperti dikutip harian Bisnis Indonesia,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) secepatnya menunda implementasi aturan ekspor timah. Karena aturan Kementerian Perdagangan bertabrakan dengan aturan yang diberlakukan oleh Kementerian ESDM.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R Sukhyar mengatakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)nomor 44 tahun 2014, tidak mencantumkan beleid kewajiban mengantongi sertifikat CnC (clean and clear). Bahkan, aturan yang mulai berlaku efektif Sabtu lalu ini juga tidak mencantumkan klausul rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM.

Sukhyar menilai ada indikasi peniadaan peran Kementerian ESDM dalam mengawasi aktivitas perdagangan timah nasional, dalam permendag tersebut. Padahal timah masuk dalam komoditas strategis Indonesia, karena memasok hampir 70 persen kebutuhan dunia.

“Saya ketemu Pak Partogi Pangaribuan (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag) dan Gubernur Babel (Bangka Belitung). Sejak itu disepakati untuk direvisi karena perlakuan harus sama, semua wajib CnC,” ujar Sukhyar, seperti dikutip harian Bisnis Indonesia,

Apa didapat masyarakat Bangka-Belitung dari penambangan timah pada tiga ratus tahun lalu tersebut? Tidak ada apapun yang didapat masyarakat Bangka-Belitung dari penambangan timah tersebut.

“Kasus kasus pertambangan tata niaga timah ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat, baik tempat tongkrongan warung warung kopi, maupun di tingkat para penambang Jadi, kasus ini mandek jalan di tempat ada apa, Artinya penyidik tidak fokus dan serius mencermati keterangan saksi,”atau ada intervensi dari mabes oknum di Mabes Polri,hal ini lah yang membuat kami bertanya di saat tidak ada pemberitaan dari media lainnya, yang di ketahui owner BML owner salah satu media lokal sebut ferdiyan salah satu mahasiswa hukum pertiba, Minggu (02/10/14) siang.

Sebelumnya di beritakan tentang para konsorsium menuasai timah bangka belitung perintah permendag 32/2013 Mengingat ‘seksinya’ mineral timah ini dapat diprediksi akan muncul sebuah konsorsium perusahan timah di luar perusahaan peleburan (smelter) swasta notabanenya adalah perusaha lokal. Otaknya adalah perusahan plat merah yakni PT Timah Tbk mengakibatkan muncul dua kubu. Padahal sebelumnya kubu BTM bulat, namun Dewan Timah Wachid Usman dan Wakilnya Rudi Irawan justru melahirkan INATIN yang kini diperdagangkan pada BKDI.
INATIN lahir dari kompensasi PT Tambang Timah ( diwakili Wahid Usman sebagai Ketua Dewan Timah), PT Mitra Stania Prima (diwakili Rudi Irawan sebagai wakil dewan Timah) dan PT Refined Banka Tin (Petrus Chandra). Karena tidak menjalankan konsel BTM pengaturan harga timah pun tidak terealisasi. Pendirian Bursa Timah Indonesia menjadi tanggung jawab konsorsium tadi bersama BKDI untuk bertanggung jawab agar bisa mengatur harga.

Mereka tidak kehilangan akal, hingga sengaja berkunjung ke Redaksi detikFinance, Kamis (16/10/2014). Presiden Komisaris PT Timah Tbk, Insmerda Lebang, Presiden Komisaris BKDI, Fenny Widjaja juga Petrus Tjandra pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT) produsen timah yang tergabung bursa. Mereka membawa isu ada mafia di balik anjloknya harga timah.
Berdasarkan penelusuran media-babel.com sebenarnya permasalahan harga timah dunia anjlok sengaja dipermasalahkan mereka para pengusaha lokal yang juga anggota BKDI dijadikan kambing hitam sebagai penyelundupan. Ternyata realisasinya tidak seperti itu, justru pengiriman jor-joran dilakukan oleh pihak bursa sendiri. (Media-Babel)

Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

Post a Comment Blogger

 
Top