0


Reformasi birokrasi yang sudah mulai diterapkan Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu kini sudah mulai terasa di sejumlah daerah. Dari penilaian pertama Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diurutan paling buncit. Lembaga tersebut hanya memberikan nilai dengan katagori D bagi Kinerja Birokrasi negeri yang kaya dengan sumber energi masa depan itu.

Demikian terungkap dalam Rapat Kerja Gubernur dengan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga dihadiri Perwakilan UNDP Bapenas Muhammad Ikhsan bertempat di ruang pertemuan gubernur lantai 3, Kamis (18/4).

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr. Ir H. Eko Maulana Ali, MSc, M.Si merasa prihatin terhadap kinerja birokrasi yang terjadi belakangan ini. Dirinya menyadari dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir memang kurang fokus berada di daerah lantaran kondisi kesehatan yang masih dalam perawatan. Namun bukan berarti tidak mengetahui perkembangan pelaksanaan birokrasi pemerintahan khususnya di Pemprov Babel karena teknologi sudah baik.

Menurutnya, kemerosotan kinerja ini lebih disebabkan kurangnya perhatian terhadap bidang tugas yang diemban kepala SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari studi yang dilakukan Kemenpan dan RB ada beberapa item penilaian yang seharusnya mendapat poin maksimal 1.000, ternyata Babel hanya mengantongi poin rata-rata dibawah 300. Penilaian yang dilakukan berupa kinerja implementasi UU No.25 Tahun 2009 104/700, Penunjang dan hasil kerja 40/300, Kinerja unit pelayanan informasi 195/1.000, Kinerja RSUD 532/1.000, PSTP Penanaman Modal 550/1.000, Unit Pelayanan I 252/1000 dan  Unit Pelayanan II 347/1.000.

Untuk itu, lanjut Eko Maulana Ali setiap SKPD harus mulai membuat telaahan atas hasil penilaian Menpan tersebut. “Penilaian ini harus kita akui. Ini sebagai tolak ukur dan bahan bagi kita untuk melakukan introspeksi diri masing-masing, bagaimana kondisi lingkungan kerja, bentuk kerjasama seperti apa, ini yang harus kita perhatikan. Karena itu kita jangan saling menyalahkan, tapi mari kita segera memperbaiki kekurang-kekurangan yang ada dalam lingkungan kerja birokrasi kita sendiri-sendiri,” tandasnya.

Penilaian ini merupakan pengaruh dari kepemimpinan dari kepala SKPD. Gubernur menambahkan 7S tentang teori Mckinsey yaitu Strategy, Structure, Systems, Shared Values, Skills, Style, Staff yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk meningkat kinerja SKPDnya. Dari penelitian Eko bahwa style of leadership sangat berpengaruh sebesar 60 % dalam pengaruh kinerja yang memberikan keteladanan kepada staff, kemudian kharismatik dan memberikan stimulasi pendekatan dalam meningkatkan kinerja SKPD. SKPD berhasil adalah kontribusi semua pihak yang berada didalam SKPD tersebut. Memimpin harus dengan banyak gaya yang ada dengan sebutan Kepemimpinan yang integratif sesuai dengan kondisi SKPD masing-masing. Gubernur menambahkan memang saat ini belum dapat terus bersama-sama oleh karena itu harus tetap bekerja baik dan benar dalam melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Perwakilan UNDP Muhammad Ikhsan memaparkan Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan pembuatan roadmap sebagai instrumen yang dapat memandu perubahan kinerja birokrasi PemProv Babel sesuai karakteristik yang dimiliki. Sebab itu roadmap ini harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah (RPJPD/RPJMD). Roadmap menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Babel. Dengan kata lain, road map akan menjadi rencana induk bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi di seluruh SKPD. Road Map juga menjadi instrumen yang memberi petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.

Selanjutnya Ikhsan memaparkan 13 program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 yaitu Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi, Penguatan rural urban linkages, Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang, Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil, Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur, Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata, Pengendalian pemanfaatan ruang dan Satam Emas.

Melalui instrumen tersebut diharapkan mampu mempersatukan dan memberikan petunjuk seluruh kegiatan reformasi birokrasi di daerah ini, dengan kata lain roadmap akan menjadi rencana induk pelaksanaan program reformasi birokrasi di seluruh SKPD. (hms/dri)







Post a Comment Blogger

 
Top